Ini Solusi Pengendalian Masalah Banjir Pelalawan Dari Anggota DPRD Riau !!

Abdullah, anggota Fraksi DPRD Riau Dapil Pelalawan Siak saat menemui warga Pelalawan yang menyampaikan keluhan dampak banjir kiriman dari PLTA Koto Kampar

PEKANBARU, lintasmelayu.com – Banjir yang melanda wilayah Pelalawan akibat air limpahan dari PLTA Koto Panjang Kampar telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat.

Menanggapi hal ini, anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PKS, yang juga merupakan wakil Pemilihan Pelalawan-Siak, menekankan perlunya langkah strategis dalam mengendalikan dampak banjir tersebut.

Menurut Abdullah, S. Pd, dari Fraksi PKS DPRD Riau, Ahad (16/2/2025) kemarin dalam diskusi bersama berbagai pihak beberapa hari sebelumnya, termasuk pemangku kepentingan dan pakar, anggota DPRD tersebut mengusulkan beberapa poin penting untuk menangani permasalahan ini.

Pertama, sebut Abdullah memberikan solusi, mendesak perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pembukaan pintu waduk PLTA. Komunikasi yang lebih intensif antara PLTA, BMKG, dan BPBD Kampar serta Sumbar diperlukan untuk memantau potensi air yang akan masuk ke waduk, sehingga pelepasan air bisa dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus dalam jumlah besar yang dapat memperburuk kondisi banjir di hilir.

Selain itu, mantan legislator DPRD Pelalawan juga menyoroti pentingnya penyelesaian masalah pendangkalan di area waduk PLTA, yang dapat mengurangi kapasitas tampung air. Reboisasi dan penghijauan di daerah hulu yang mengalami perubahan fungsi juga menjadi salah satu prioritas, guna meningkatkan daya tampung air di kawasan tersebut.

Lebih lanjut, Abdullah menyatakan bahwa analisis terkait Daerah Aliran Sungai (DAS) di hulu dan hilir PLTA, termasuk aliran dari Kampar Kiri, sangat penting untuk memahami volume air yang masuk ke wilayah Pelalawan dan dampaknya terhadap banjir.

Katanya, DPRD Riau berharap Gubernur Riau yang akan dilantik, Abdul Wahid, dapat memperhatikan masalah ini dengan serius. Pasalnya, PLTA Koto Panjang yang didirikan pada tahun 1992 seharusnya mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, bukan malah menambah penderitaan akibat dampak banjir yang terus berulang.

Tantangan besar bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk segera menemukan solusi terbaik agar kejadian serupa tidak terulang dan masyarakat Pelalawan dapat terbebas dari bencana banjir yang merugikan, baik material maupun immateril.

Sebelumnya, perwakilan masyarakat Kabupaten Pelalawan menggelar aksi di DPRD Riau. Mereka mengadu dan mengeluhkan dampak pembukaan pintu PLTA Kampar terhadap masyarakat di sepanjang Sungai Kampar. Hampir setiap warga diterpa banjir. Warga pun berharap solusi dari pemangku kebijakan untuk masalah tersebut agar kedepan tidak berulang kembali atau paling tidak bisa mengurangi dampak banjir.

(Pekanbarupos/Dedy)