Rencana ini disampaikan Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid usai menggelar rapat dengan Dinas Perkebunan Riau baru-baru ini.
"Saya ingin membuat yang namanya BUMD Perkebunan. Masa iya, kita di Riau punya perkebunan sawit luas, tapi tidak ada BUMD yang mengurusnya," ujar Gubri.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, mengaku kurang sepakat dengan rencana tersebut.
"Kami belum membahasnya secara resmi di DPRD. Tapi secara personal, saya melihat, daripada membentuk BUMD baru, kenapa tidak memaksimalkan BUMD yang sudah ada saja?," ujar Abdullah kepada CAKAPLAH.com, Selasa (11/3/2025).
Politisi PKS ini menjelaskan bahwa BUMD yang ada saat ini sebenarnya sudah memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) di sektor perkebunan dan kehutanan.
"Contohnya SPR, dari tiga anak perusahaannya, ada yang bergerak di bisnis kehutanan dan perkebunan. Tinggal diperkuat manajemennya," ungkapnya.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran operasional BUMD yang sudah ada. Jika dibentuk BUMD baru, biaya operasionalnya akan semakin membengkak, sementara kinerjanya belum tentu optimal.
"Kenapa tidak direvitalisasi, diperkuat, dan direstrukturisasi? Itu kewenangan gubernur. Evaluasi saja dulu. Kami di Komisi III juga sedang menggenjot kinerja BUMD. Kalau ada BUMD baru, saya pikir ini perlu dibahas ulang. Lebih baik benahi yang sudah ada," tegasnya.
Lebih lanjut, Abdullah mengatakan bahwa pembentukan BUMD baru juga akan menyedot anggaran, terutama untuk penyertaan modal.
"Belum lagi biaya operasional, mulai dari gaji direktur, komisaris, hingga direksi. Kita belum tahu potensi pendapatannya, tapi pengeluarannya sudah jelas. Sementara BUMD yang ada, beberapa di antaranya sudah berjalan dan siap diperkuat," pungkasnya.
(Cc/Acha)
Posting Komentar