PEKANBARU, Lintasmelayu.com - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid berencana memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Riau.
Kebijakan tersebut akan diambil menyikapi kondisi keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang mengalami defisit Rp1,5 dan tunda bayar kegiatan tahun 2024 sebesar Rp2 triliun lebih.
Sementara kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau secara ril hanya sebesar Rp8 triliun. Sedangkan belanja pegawai mencapai lebih kurang Rp4 triliun.
Sehingga kebijakan pemotongan tunjangan pegawai dianggap rasional dan memungkinkan untuk menjaga kondisi keuangan Pemprov Riau stabil.
Tak hanya TPP, sejumlah anggaran lain juga akan menjadi sasaran yang bakal dipangkas, seperti biaya perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta sewa gedung untuk kegiatan seremonial, Focus Group Discussion (FGD) dan lainnya.
"Soal pemotongan TPP. Saya sudah baca neraca keuangan, dari sisi undang-undang (mandatory) sebenar kita sudah melanggar, seharusnya kita dibolehkan hanya 30 persen, tapi kondisi saat ini sudah mencapai 38 persen. Ini belum lagi masuk PPPK, bisa 40 persen lebih belanja pegawai kita," kata Gubri saat Forum Konsultasi Publik RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2029 dan RKPD Provinsi Riau tahun 2026, di Gedung Daerah Riau, Rabu (12/3/2025).
"Secara logika, kalau kerja tidak ada, tapi gajinya besar, lalu apa yang mereka (pegawai) kerjakan? Sedangkan TPP itu semangatnya adalah tambahan, bukan gaji. TPP itu di luar gaji yang sudah diatur negara, tapi TPP adalah tambahan beban kerja," tambah Abdul Wahid.
Gubri menyatakan, Pemprov Riau harus mengeluarkan anggaran lebih kurang sebesar Rp85 miliar untuk membayar TPP setiap bulannya.
"Maka kita harus rasionalitas juga dalam menyusun anggaran, agar beban fiskal kita tidak terlalu tertekan, karena kondisi keuangan kita saat ini sulit. Kalau normal sebetulnya tidak ada masalah, no problem kalau normal. Tapi saya janji, kalau tahun ini ada pemotongan TPP tahun depan beda," ujarnya.
Abdul Wahid menyebut, sudah beberapa skema yang dilakukan Pemprov Riau untuk mengatasi defisit anggaran, seperti menaikan pendapatan dan lainnya.
"Karena itu harus ada solusi yang konkret, memang kebijakan ini tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi kebijakan ini harus kita ambil supaya tekanan finansial kita tidak terlalu mengangah. Kalau kondisi ini kita biarkan setiap tahun, daerah ini bisa bangkrut, dan saya tidak mau jadi daerah yang gagal," tutupnya.
Anggota DPRD Riau Ginda Burnama Tolak Pemotongan TPP
Anggota DPRD Provinsi Riau Ginda Burnama menyanggah hal tersebut, ia menolak pemotongan TPP. "Saya tidak setuju kalau TPP dipotong pak. Hak-hak keringat dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ini juga harus diperhatikan pak," ucapnya.
Ia juga mengatakan, seharusnya oknum-oknum OPD yang tidak bekerja diganti dan rotasi. "Perlu saya sampaikan pak gubernur, oknum-oknum OPD yang tidak bekerja sesuai silahkan pak Gubernur ganti dan rotasi, karna itu juga penyampaian dari masyarakat kepada kita bagaimana pelayanan kita terhadap masyarakat," jelas Ginda saat rapat Forum Konsultasi Publik RPJMD dan RKPD Provinsi Riau.
(Cc/Acha)
Posting Komentar