PEKANBARU, Lintasmelayu.com – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan pentingnya transparansi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat memimpin Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau 2026, Rabu (12/3/2025).
Acara yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, ini diikuti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
“Jangan menyusun APBD dalam kegelapan hanya melibatkan beberapa orang saja. Penyusunan APBD harus transparan dan melibatkan masyarakat,” tegas Abdul Wahid dalam forum tersebut.
Pernyataan ini menjadi sorotan utama sebagai komitmen Pemprov Riau dalam merumuskan arah pembangunan yang inklusif.
Mendukung pernyataan gubernur, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, Tatang Yudiansyah, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyambut baik langkah tersebut. “Saya mendukung penuh komitmen gubernur untuk menjadikan transparansi sebagai prinsip utama dalam pengelolaan anggaran,” ujar Tatang.
Menanggapi defisit anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp2,2 triliun, Tatang menekankan pentingnya political will kepala daerah. “Tata kelola pemerintahan harus berbasis transparansi anggaran dan akuntabilitas. Keterbukaan informasi, terutama pada sektor pendapatan dan belanja anggaran daerah, harus berjalan optimal,” katanya.
Ia berharap semangat transparansi yang digaungkan gubernur dapat terus diterapkan untuk menciptakan pembangunan yang akuntabel dan melibatkan masyarakat secara luas.
(Cc/Acha)
Posting Komentar